Saat Anda hendak membangun perumahan di suatu lokasi, tentunya Anda juga memerlukan ijin Amdal kepada pemerintah setempat. Konsultan amdal perumahan akan membantu anda dalam mengurusi semua keperluan anda dalam mengurus amdal.
Pengertian Amdal
AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan merupakan sebuah peraturan atau kajian yang berkaitan dengan resiko atau konsekuensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan usaha, proyek, dan pengoperasian pabrik guna memntukan kelayakan lingkungan akibat usaha maupun proyek tersebut. Jika anda masih asing dengan cara mengus amdal, Anda bisa menggunakan jasa konsultan amdal perumahan jika anda memiliki proyek pembangunan di suatu kawasan. Penggunaan jasa konsultan ini dinilai lebih efektif dan efisien karena anda dapat melakukan dan mengatur banyak hal yang lain selain amdal. Tentunya anda harus menyiapkan dana ektra untuk mengurus amdal ini hingga tuntas.
Syarat-Syarat Mengurus Amdal
Berikut ini adalah 10 surat-surat yang perlu anda siapkan untuk mengurus amdal baik diurus sendiri maupun melalui jasa konsultan amdal perumahan.
- KTP dan NPWP
Identitas yang ada di NPWP harus cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis pada KTP terbaru.
- Akta Kelahiran Perusaan
Akta kelahiran perusaan ini penting karena menyangkut dengan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan.
- Tanda Daftar Perusahaan
Maksudnya adalah keabsahan nama perusahaan.
- Ijin Tetangga/Akta Jual Beli Tanah
Anda bisa memilih salah satu. Hal ini untuk membuktikan bahwa tanah yang sedang Anda bangun tersebut memang hak milik anda.
- Ijin Pemanfaatan Ruang
Ijin ini untuk memberi bukti bahwa ruang atau tanah tersebut telah mendapat ijin untuk didirikan sebuah perumahan.
- Sertifikat Tanah
Sebagai teda bukti bahwa tanah tersebut bukan milik pemerintah dan telah syah untuk dimiliki.
- Rekomendasi Peil Banjir
- Surat Ijin Usaha Perdagangan
- Surat Ijin Tempat Usaha
- Denah atau Layout Bangunan
Pada daerah tertentu memiliki peraturan pendirian bangunan. Oleh karena itu denah ini sangat penting. Misalna Yogyakarta memiliki peraturan daerah untuk tidak membangun gedung yang terlalu tinggi.